PBG dan Pembangunan Kota Cerdas di Indonesia

 

PBG dan Pembangunan Kota Cerdas di Indonesia

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (PP 16/2021) telah resmi diundangkan pada 2 Februari 2021. Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja ini memuat ketentuan baru mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBG) yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan kota cerdas.

Baca Juga: jasa terbaik audit struktur bangunan

Lainnya: yuk mengenal jasa audit struktur bangunan

PBG dan Kota Cerdas

PBG merupakan sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem ini menggantikan sistem perizinan sebelumnya yang didasarkan pada jenis usaha. PBG diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan berusaha, meningkatkan efisiensi, dan mendorong investasi.

PBG memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya relevan dengan pembangunan kota cerdas, antara lain:

• Pendekatan berbasis risiko: PBG fokus pada tingkat risiko kegiatan usaha, bukan pada jenis usaha. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan perizinan yang lebih cepat dan mudah bagi kegiatan usaha yang berisiko rendah.
• Penggunaan teknologi: PBG menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses perizinan. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan perizinan secara online dan mendapatkan persetujuan dengan lebih cepat.
• Integrasi data: PBG mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk mempermudah proses perizinan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan usaha dan memberikan perizinan yang lebih terukur.

Baca Juga: sejarah arsitektur

Manfaat PBG bagi Pembangunan Kota Cerdas

PBG dapat memberikan beberapa manfaat bagi pembangunan kota cerdas di Indonesia, antara lain:

• 
  Mempercepat pembangunan infrastruktur: PBG dapat mempercepat proses perizinan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jaringan internet, jaringan transportasi, dan infrastruktur energi.
• Meningkatkan efisiensi pelayanan publik: PBG dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengurusan dokumen kependudukan.
• Mendorong investasi: PBG dapat mendorong investasi di berbagai sektor, seperti sektor teknologi informasi, sektor manufaktur, dan sektor jasa.
• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: PBG dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik.

Baca Juga: analisis struktur bangunan

Lainnya: biaya IMB

Tantangan Implementasi PBG

Meskipun PBG memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain:

• Kesiapan infrastruktur TIK: Diperlukan infrastruktur TIK yang memadai untuk mendukung implementasi PBG secara online.
• Ketersediaan data: Diperlukan data yang lengkap dan akurat tentang kegiatan usaha untuk mendukung proses penilaian risiko.
• Koordinasi antar instansi pemerintah: Diperlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah untuk memastikan integrasi data dan proses perizinan yang lancar.
• Sosialisasi kepada masyarakat: Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBG agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini dengan maksimal.

Baca Juga: mengurus IMB

Lainnya: mengenal IMB

Kesimpulan

PBG memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan kota cerdas di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi PBG yang efektif dan efisien.

Artikel Lainnya: 

- penjelesan lengkap tentang slf

- konsultan slf

- jasa slf